Sultan Agung, Raja Mataram Islam yang membawa ke puncak kejayaan.(kebudayaan.jogjakota.go.id)

KOMPAS.com – Sultan Agung atau yang bernama asli Raden Mas Jatmika memerintah Kesultanan Mataram sejak 1613-1645.

Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam berhasil mencapai punjak kejayaan.

Sultan Agung juga dikenal sebagai raja yang besar perjuangannya dalam melawan bangsa penjajah.

Salah satu upaya Sultan Agung dalam memerangi penjajah adalah dengan menyerang Belanda di Batavia.

Selain perjuangan yang sudah dilakukan oleh Sultan Agung dalam bidang militer untuk melawan Belanda, ia menjadi raja terkenal Kerajaan Mataram Islam karena berbagai kebijakan yang diterapkan.

Lantas, apa saja kebijakan Sultan Agung selama memerintah Kesultanan Mataram?

Baca juga: Mengapa Serangan Sultan Agung ke Batavia Mengalami Kegagalan?

Pembagian tanah

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Agung ketika memerintah Mataram Islam adalah melakukan pembagian tanah.

Di Kesultanan Mataram, raja memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahan, yang berkuasa penuh dalam mengatur segala isi yang ada di wilayah kerajaan.

Dengan besarnya tanggung jawab yang diemban seorang raja, Sultan Agung bersikap bijak dan adil terhadap rakyatnya.

Oleh sebab itu, Sultan Agung membagi tanah berdasarkan lingkaran wilayah kekuasaannya, yaitu:

  • Tanah Narawita: tanah yang ada langsung di bawah kekuasaan raja
  • Tanah Lungguh: tanah yang didistribusikan kepada para bangsawan sebagai tanah gaji
  • Tanah Perdikan: tanah desa yang di dalamnya ada bangunan suci kerajaan seperti tempat ibadah dan makam

Mendistribusikan tanah

Berdasarkan letak Kesultanan Mataram, Sultan Agung mengatur perekonomian penduduk dengan mengelola tanah yang berpusat pada raja.

Sultan Agung mendistribusikan tanah kepada para bangsawan dengan tujuan agar bisa dikelola dengan baik, terutama untuk pertanian.

Pertanian merupakan aspek terpenting karena menjadi sumber pendapatan masyarakat Mataram Islam pada saat itu.

Apabila kondisi perekonomian baik, maka keberlangsungan pemerintahan juga dapat lebih terjamin.

Selain mendistribusikan tanah, Sultan Agung juga menyediakan forum komunikasi sebagai tempat pembinaan para petani dan prajurit.

Tujuan pembinaan ini adalah untuk menyukseskan program intensifikasi dan wajib militer yang akan diberikan kepada para petani dan prajurit.

Menetapkan pajak

Sultan Agung juga menetapkan pajak selama masa pemerintahannya di Kesultanan Mataram.

Pajak memiliki peranan penting dalam pemerintahan, karena dapat menstabilkan perekonomian negara.

Oleh sebab itu, Sultan Agung menetapkan beberapa pajak, berikut di antaranya:

  • Pajak Penduduk: Dikenakan kepada penduduk asli maupun dari luar Mataram senilai 0,86 persen (orang China yang menikah), 0,69 persen (orang China yang belum menikah), 0,17 persen (orang Jawa), dan 9,63 persen (budak baru).
  • Pajak Tanah: Penyerahan hasil pertanian seperti palawija kepada pemerintah
  • Pajak Upeti: Penyerahan pajak tanah berupa hasil bumi sekaligus penyerahan upeti kepada kerajaan
  • Pajak Bea Cukai: Pajak atas barang dan jasa yang dipungut dari penduduk yang ikut terlibat dalam kegiatan perdagangan di wilayah pusat kerajaan

Membentuk lembaga keuangan

Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung membentuk petugas yang mengurusi bagian keuangan dan perbendaharaan kerajaan, yaitu wedana dan wedana gedong wangen.

Para wedana inilah yang mengurusi segala keuangan kerajaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kesultanan Mataram sudah memiliki lembaga keuangannya sendiri.

Namun, lembaga keuangan ini masih terbilang tidak efisien karena belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan Lembaga Mahkamah Agama Islam.

Kebijakan di bidang kebudayaan

Di bidang kebudayaan, Sultan Agung berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam.

Hasil dari kebijakan ini adalah adanya Grebeg Puasa, Grebeg Maulud, dan penanggalan Jawa.

Selain itu, di lingkungan keraton, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan, yang harus digunakan oleh para bangsawan dan pejabat.

Kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan dan terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana.

Sumber dari : kompas.com 6 Juni 2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *